Palembang – Wakil Menteri Pertanian belum lama ini mencanangkan program cetak sawah baru yang memiliki luasan lahan kurang lebih sekitar 150 ribu hektare yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan. Hal itu dilaksanakan dalam rangka mendukung program ketahanan Pangan yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Menanggapi itu, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Wazir Noviadi mewanti-wanti agar Kementerian ATR/BPN agar jangan sampai nantinya ada ada oknum-oknum yang mulai mematok-matok dalam program cetak sawah yang selama ini berada di lahan terlantar. Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja reses Tim Komisi II DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (13/12/2024).
“Jangan sampai nantinya ada program cetak sawah yang selama ini tanah ini terlantar. Terdengar oleh oknum-oknum akan ada cetak sawah, nantinya akan ada oknum-oknum yang mulai mematok-matok, mematok-matok tanah, tapi selama ini orangnya tidak ada,” ujarnya.
Maka dari itu, menurutnya, harus ada kerja sama antara pemerintahan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi di Sumatera Selatan dengan Kementerian ATR/BPN agar program ini dapat terhubung. Ia berharap mudah-mudahan dengan adanya program cetak sawah baru ini, jangan sampai tiap instansi bekerja sendiri-sendiri.
“Karena kita satu tim negara, baik itu pemerintahan, pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, badan-badan, ATR/BPN, agar ini dapat berhubung yang baik, tentunya diperlukan kerja sama yang baik,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Ia pun menyebut langkah yang dilakukan Komisi II DPR RI mendukung hal itu yakni dengan membentuk panitia kerja (panja) untuk menertibkan HGU.
“Kemudian juga panja untuk konflik-konflik lahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dan juga di seluruh Indonesia,” jelasnya.
“Sehingga kita mulai terlahan-lahan di tahun yang baru ini, di presiden yang baru ini, di gubernur-gubernur yang baru ini, seluruh Indonesia, bupati-bupati yang baru, seluruh Indonesia, kita melangkah menemukan Indonesia yang lebih baik lagi,” tutupnya.
