Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) semakin menunjukkan komitmennya dalam membangun desa dengan memperluas cakupan program desa binaan di berbagai wilayah Indonesia.
Langkah ini diperkuat setelah audiensi antara Ketum PB PII Abdul Kohar Ruslan, bersama teman-teman PB PII lainnya dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) pada Selasa (18/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PB PII, Abdul Kohar, menegaskan bahwa pendampingan dan pembinaan desa yang telah dilakukan oleh PB PII terbukti membawa dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, kesuksesan program desa binaan di berbagai daerah menjadi bukti bahwa pendekatan yang dilakukan oleh PB PII bisa diterapkan secara lebih luas.
Oleh karena itu, organisasi ini siap memperbesar jangkauan program agar semakin banyak desa yang dapat merasakan manfaatnya.
“Kami telah melihat sendiri bagaimana program desa binaan yang kami jalankan dapat mengubah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, PB PII berkomitmen untuk memperluas cakupan program ini agar semakin banyak desa yang mendapatkan manfaat dan menjadi lebih mandiri,” ujar Kohar, pada Selasa (18/3/2025).
Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara organisasi pelajar dan pemerintah dalam upaya membangun desa yang lebih maju.
Diketahui, PB PII sendiri telah mengembangkan desa binaan di berbagai wilayah, salah satunya di Sambas, Kalimantan Barat.
Di desa ini, PB PII menginisiasi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal.
Melalui program ini, masyarakat desa mendapatkan berbagai pelatihan yang membuka peluang ekonomi baru bagi mereka.
Selain itu, program pendidikan dan literasi juga menjadi bagian dari upaya PB PII untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa binaan.
Keberhasilan desa binaan PB PII di Sambas menjadi salah satu contoh bagaimana program ini dapat membawa dampak nyata bagi masyarakat desa.
Dengan pendampingan yang berkelanjutan, masyarakat desa tidak hanya diberikan keterampilan baru tetapi juga didorong untuk mengembangkan potensi lokal yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Kohar menegaskan bahwa PB PII akan terus memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak hanya bersifat sementara.
“Kami siap mengawal arahan dari Menteri Yandri dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam percepatan pembangunan desa,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, mengapresiasi langkah PB PII yang telah aktif mendampingi desa-desa di berbagai daerah.
Ia menekankan bahwa organisasi pelajar memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan desa tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kami sangat menghargai inisiatif dan kontribusi PB PII dalam mendampingi desa. Peran organisasi kepemudaan seperti ini sangat krusial untuk memastikan pembangunan desa tidak hanya berjalan dalam bentuk proyek jangka pendek, tetapi juga menjadi gerakan berkelanjutan yang benar-benar membawa perubahan bagi masyarakat,” ujar Menteri Yandri.
Dalam audiensi tersebut, Menteri Yandri menyampaikan dua pesan utama kepada PB PII, yaitu pentingnya pendampingan dan pembinaan desa yang berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan desa tidak boleh hanya terfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhatikan penguatan kapasitas masyarakatnya.
“Melalui kolaborasi yang kuat antara Kemendes PDT dan pihak-pihak terkait, termasuk PB PII, kami optimis bahwa program ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perubahan nyata bagi desa-desa di Indonesia,” pungkasnya.
Sebagai organisasi kepemudaan yang memiliki jaringan luas, PB PII juga berkomitmen untuk terus melibatkan generasi muda dalam upaya membangun desa.
Melalui upaya ini, kata Yandri, pihak kementrian berharap semakin banyak masyarakat desa yang mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.
“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat, desa-desa di Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan menjadi lebih mandiri,” tutup Yandri.
